Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan sesuai Amanat UUD 1945 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Authors

  • Hendri Hartono BINUS University
  • Rido Sarwono BINUS University

DOI:

https://doi.org/10.21512/bbr.v2i2.1240

Keywords:

cooperatives, economic, UUD 45

Abstract

Cooperatives are one ideological concept of Indonesian economy and stated firmly in constitutional of Republik Indonesia. The growth of cooperatives in Indonesia has complex problems so they are pushed by capitalism power from private companies. Whereas, cooperatives were built as economical blocks in mediating Indonesian people to be more welfare economically. Data from Cooperatives Department, there are significant growth of cooperatives from 2006 to 2010: the active cooperatives are 98.944 up to 124.855. Meanwhile, the unactive cooperatives are 42.382 (2006) to 52.627 (2010, in total amount of 177.482 in 2010. The cooperatives growth is interesting to be research in the future to identify wealth of cooperatives and which area has the most rapid growing of cooperatives. 

Dimensions

Plum Analytics

Author Biographies

Hendri Hartono, BINUS University

Jurusan Manajemen 

Rido Sarwono, BINUS University

Jurusan Manajemen 

References

Hatta, M. (1978). Pengertian pancasila. Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional-Jakarta, dengan Lampiran Sila Demi Sila, PT. Inti Idayu Press, Jakarta 1978.

Mubyarto. (2006). Ideologi sistem ekonomi, dan politik perekonomian. Refleksi Pribadi Pertemuan II Tim Ahli Bidang Ekonomi PAH I BP-MPR, 28 Maret 2006, dalam Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta, 2006.

Swasono, S. E. (1983). Membangun koperasi sebagai soko-guru perekonomian Indonesia, dalam mencari bentuk, posisi dan realitas koperasi di dalam orde ekonomi Indonesia. UI Press.

Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). Seri pemahaman perseroan terbatas, resiko hukum dan bisnis perusahaan tanpa CSR. Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000, tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, tentang perubahan terakhir atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Weygandt, J., Kieso, D., & Kimmel, P. (2011). Financial Accounting (IFRS ed.). USA: John Wiley & Sons.

Downloads

Published

2011-11-30
Abstract 482  .
PDF downloaded 580  .